Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pembangunan ekonomi nasional Indonesia harus didorong dari sektor maritim atau bahari. Untuk itu semua tenaga dan sumber daya harus dikerahkan guna mewujudkan hal tersebut, termasuk kolaborasi antarsektor dan lembaga. Demikian benang merah seminar nasional “Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Kamis (10/12/2020).
Seminar ini merupakan rangkaian acara peringatan Hari Nusantara dan diadakan bertepatan dengan peringatan 38 tahun pengesahan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Hadir sebagai pembicara seminar Menkominfo Johnny G. Platte; Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono; dan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Ir. R. Agus H. Purnomo dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai keynote speaker. Menko Luhut mengatakan, sumber daya laut Indonesia belum digarap maksimal.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 108.000 km garis pantai terpanjang kedua di dunia, kekayaan sumber daya maritim kita belum tergarap optimal,” ungkap Menko Luhut. Menko Luhut menekankan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh pemerintah ke depan akan mencakup pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya maritim secara terintegrasi. Kebijakan juga akan difokuskan pada penguatan budaya bahari, khususnya untuk generasi millennial, yang merupakan implementasi Deklarasi Djuanda; pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan ekonomi maritim; dan pengarusutamaan ekonomi maritim sebagai penggerak ekonomi nasional.
Di sektor telekomunikasi dan informatika, akselarasi pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui penyediaan jaringan Internet di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Indonesia paling lambat akhir tahun 2022. “Pembangunan ini kita percepat satu dekade,” ujar Menkominfo Johnny G. Platte. Sebelumnya roadmap pembangunan untuk penyediaaan sinyal 4G ini ditargetkan selesai pada 2032.
Namun situasi pandemi Covid 19 mendorong Presiden Joko Widodo untuk menargetkan percepatan pembangunan jaringan Internet di seluruh kawasan dengan skema pembiayaan gabungan antara pemerintah dan kalangan swasta, dalam hal ini operator seluler. “Kehadiran kita di wilayah perbatasan, termasuk di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif itu secara nyata terlihat melalui ketersediaan layanan telekomunikasi Indonesia di sana,” beber Menkominfo. Ia menambahkan, pengembangan teknologi komunikasi maupun informatika dari sektor hulu sampai hilir akan dikebut untuk pemanfaatan sektor kebaharian.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Ir. R. Agus H. Purnomo menjelaskan, pelabuhan sebagai pendukung logistik nasional sudah terhubung dari Barat (Sabang) sampai ke Timur (Merauke) dan dari Utara (Tarakan) sampai Selatan (Benoa) dengan jumlah mencapai 636 pelabuhan. Selain itu, di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sudah disiapkan 120 trayek kapal perintis dan 20 trayek tol laut yang dapat mengangkut baik penumpang maupun barang, agar semua wilayah dapat terhubung. Sinergi dan Kolaborasi
Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, menyampaikan pentingnya sinergi seluruh stakeholders untuk mangamankan laut Indonesia. Selama ini TNI AL berkolaborasi dengan instansi lain dalam melaksanakan pengamanan laut, karena luasnya lautan Indonesia. Wilayah laut Indonesia sangat rawan terjadi pelanggaran hukum, sehingga diperlukan kerja sama dan sinergi dalam penegakan kedaulatan dan hukum.
Terkait kerjasama ini, Menkominfo juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak agar pembangunan bahari berjalan efisien dan tidak tumpang tindih. "Di Indonesia ini ada satu bahayanya. Bahayanya adalah semangat berkompetensi sampai melupakan efisiensi nasional." "Semua kelompok ingin membangun sendiri sendiri. Di masa depan kita tidak begitu lagi. Kita harus berkolaborasi, membangun bersama sama,” ungkapnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo Septriana Tangkary juga menyatakan, Indonesia memiliki potensi dan kekayaan laut yang sangat melimpah meliputi perikanan, dn pariwisata bahari. Selain itu Indonesia juga memiliki energi terbarukan (arus laut, pasang surut, gelombang laut, ocean thermal energy conversion), mineral di dasar laut, minyak dan gas bumi, pelayaran, industri maritim dan jasa kelautan yang diperkirakan mencapai US$ 171 miliar per tahun. Karena itu, membangun perekonomian Indonesia yang berbasiskan pada potensi kelautan penting untuk diwujudkan.
Kegiatan seminar online ini diikuti 25 peserta offline dan 575 peserta virtual dan diselenggarakan sebagai hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, ITS Surabaya dan Universitas Hasanuddin.
